Pada tanggal 1 Maret 2024, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP) mengadakan kuliah umum yang bertemakan “Urgensi Hak Asasi Manusia dalam Analisis Kebijakan Publik.” Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber dan peserta yang berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa S1, S2, serta S3.

Narasumber utama dalam kuliah umum ini adalah Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Dr. Atnike Nova Sigiro, MSi. Dr. Atnike Nova Sigiro memberikan wawasan mendalam mengenai pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia dalam proses analisis kebijakan publik. Dalam kesempatan ini, beliau juga membahas berbagai isu terkini yang berkaitan dengan hak asasi manusia di Indonesia.

Turut hadir sebagai narasumber pendamping adalah Dr. Retno Sunu Astuti, MSi, Kaprodi Program Doktor Administrasi Publik FISIP UNDIP. Dr. Retno Sunu Astuti memberikan perspektif tambahan serta konteks akademis terkait urgensi hak asasi manusia dalam konteks analisis kebijakan publik. Beliau menyoroti relevansi penelitian dan kajian terbaru yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan publik yang berlandaskan hak asasi manusia.

Acara ini dipandu dan dimoderatori oleh Retna Hanani, MPP, seorang Dosen Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP. Retna Hanani bertanggung jawab memfasilitasi diskusi antara narasumber dan peserta, serta menjembatani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh audiens.

Peserta kuliah umum ini berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa S1, S2, dan S3 yang aktif terlibat dalam studi administrasi publik. Keberagaman latar belakang akademis peserta menjadi wadah yang menarik untuk bertukar pikiran dan memperdalam pemahaman terkait urgensi hak asasi manusia dalam konteks kebijakan publik.

Dengan diselenggarakannya kuliah umum ini, Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP berharap dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mengintegrasikan hak asasi manusia dalam setiap tahapan analisis kebijakan publik.