SEMARANG, 19 SEPTEMBER 2025 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) melalui Kelompok Bidang Keilmuwan (KBK) Reformasi Birokrasi Departemen Administrasi Publik sukses menyelenggarakan kegiatan Visiting Lecturer Online bertajuk “Anti-Corruption and Institutional Governance: Global Challenges and Policy Solutions.” Acara ini merupakan salah satu bagian dari Program World Class University (WCU) UNDIP yang bertujuan memperkuat internasionalisasi akademik serta memperluas jejaring global.

Kegiatan ini menghadirkan Rahardhika Utama, PhD sebagai Affiliated Research Fellow di Equality Development and Globalization Studies (EDGS) dari Northwestern University, Amerika Serikat dan Institute for Advanced Research Atma Jaya Catholic University, Indonesia. Dalam pemaparannya, Rahardhika mengulas pendekatan global dalam memerangi korupsi, penyebab mengapa korupsi masih bertahan meski reformasi sudah dilakukan, serta fenomena klientelisme di dalam birokrasi sebagai mekanisme utama korupsi di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bagian dari sistem sosial, politik, dan moral yang kompleks, sehingga upaya pemberantasannya harus mempertimbangkan konteks lokal. Rahardhika juga menyebutkan perlu pendekatan komprehensif secara personal, institusional, dan sistemik di dalam menyelesaikan masalah korupsi dimanapun.

Dekan FISIP UNDIP, Dr. Drs. Teguh Yuwono , M.Pol.Admin, dalam sambutannya, menekankan bahwa korupsi merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan melemahkan institusi demokrasi. Oleh karena itu, forum akademik ini penting untuk memperkaya wawasan mahasiswa dan dosen dalam memahami tantangan global serta mencari solusi kebijakan yang konstruktif dan aplikatif bagi Indonesia.

Acara yang dimoderatori oleh Satria Aji Imawan, MPA ini juga menghadirkan Ketua KBK Reformasi Birokrasi dan dosen FISIP UNDIP sebagai pembahas, yakni Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si. yang menyoroti urgensi memperkuat integritas birokrasi serta strategi reformasi kelembagaan di tingkat nasional dan lokal. Ia memaparkan bahwa praktik umum yang terjadi di Indonesia adalah jual beli jabatan pemerintahan. Sehingga, pembenahan secara menyeluruh, terutama struktural perlu dilakukan agar normalisasi praktik tersebut berhenti di dalam sistem pemerintahan.

Kegiatan ini diikuti oleh 150 partisipan dari kalangan mahasiswa di lingkungan UNDIP dan akademisi secara umum. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik, sekaligus memperkokoh komitmen FISIP UNDIP dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.