Kabupaten Tegal, 30 Oktober 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP UNDIP) melalui Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Reformasi Birokrasi Departemen Administrasi Publik bekerja sama dengan Bappeda Litbang Kabupaten Tegal menyelenggarakan kegiatan Forum Diseminasi Hasil Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan tema “Reformasi Birokrasi Daerah melalui Pendekatan Kolaboratif: Integrasi Riset Akademik dan Praktik Industri untuk Penguatan Pariwisata dan UMKM di Kabupaten Tegal.”

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Tegal merupakan puncak dari rangkaian riset kolaboratif yang telah menghasilkan dua dokumen strategis, yaitu Naskah Akademik Metode Pendataan Terpadu UMKM Kabupaten Tegal dan Policy Brief yang memuat rekomendasi kebijakan implementatif untuk memperkuat tata kelola data UMKM daerah.

Gambar 1. Tim KBK Reformasi Birokrasi FISIP Undip menyerahkan dokumen Naskah Akademik dan Policy Brief kepada Bappeda Litbang Kabupaten Tegal sebagai hasil kolaborasi riset dalam program kerja sama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi Daerah

Reformasi birokrasi di era digital menuntut tata kelola pembangunan yang berbasis data, partisipatif, dan kolaboratif. Salah satu isu strategis di Kabupaten Tegal adalah belum optimalnya pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Melalui riset bersama ini, FISIP UNDIP dan Bappeda Litbang Tegal berupaya menghadirkan model pendataan UMKM terpadu yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia dan berfungsi sebagai instrumen kebijakan berbasis bukti (evidence-informed policy) untuk memperkuat perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program pemberdayaan ekonomi.

Komitmen FISIP UNDIP sebagai World Class Faculty

Dalam sambutan Dekan FISIP UNDIP, yang diwakili oleh Dr. Dyah Lituhayu M.Si selaku Ketua KBK Reformasi Birokrasi, menyampaikan bahwa kegiatan ini mencerminkan komitmen FISIP UNDIP sebagai World Class Faculty yang berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah:

“FISIP UNDIP senantiasa berkomitmen menghadirkan tridharma perguruan tinggi yang relevan, inovatif, dan berdampak langsung pada masyarakat. Kolaborasi dengan Bappeda Litbang Tegal ini adalah contoh nyata bagaimana perguruan tinggi dapat menjadi katalis perubahan menjembatani pengetahuan akademik dan praktik kebijakan publik,” ujar Dr. Dyah.

Beliau menambahkan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan fondasi pengambilan keputusan yang efektif dan berkeadilan.

“Melalui penyusunan metode pendataan terpadu, Pemerintah Kabupaten Tegal kini memiliki kerangka ilmiah yang kuat untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Inilah wujud nyata dari UNDIP Bermanfaat dan UNDIP Bermartabat — riset akademik yang diimplementasikan untuk menjawab tantangan masyarakat dan daerah secara konkret,” tegasnya.

Apresiasi dari Pemerintah Daerah

Secara terpisah, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tegal, Muhammad Faried Wajdy, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kontribusi FISIP UNDIP dalam mendorong birokrasi daerah yang lebih adaptif dan berbasis data.

“Kami sangat mengapresiasi FISIP UNDIP dan KBK Reformasi Birokrasi yang telah menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Tegal. Pendekatan akademik yang ditawarkan tidak hanya memperkuat dasar ilmiah kebijakan, tetapi juga membantu kami membangun sistem pendataan UMKM yang lebih terukur dan berkelanjutan,” ujar Faried.

Beliau menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan tata kelola data daerah.

Sinergi Akademisi, Birokrasi, dan Industri

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pimpinan perangkat daerah seperti Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal, bersama tim peneliti KBK Reformasi Birokrasi: Dr. Dyah Lituhayu M.Si, Dr. Slamet Santoso, M.Si, Satria Aji Imawan, MPA, Damaris Bernike Bellastuti, M.A., dan Yoga Aldi Saputra, MPA

Gambar 2. Suasana Forum Diseminasi Hasil Kerja Sama DUDI KBK Reformasi Birokrasi FISIP Universitas Diponegoro bersama Bappeda Litbang Kabupaten Tegal

Forum ini menjadi ruang penting bagi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan hasil riset, memvalidasi rekomendasi kebijakan, dan merancang langkah tindak lanjut dalam mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan inklusif.

Melalui kerja sama DUDI ini, KBK Reformasi Birokrasi FISIP UNDIP berperan aktif dalam menghubungkan dunia akademik, birokrasi, dan industri. Model kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi praktik baik yang direplikasi di daerah lain dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis bukti dan memperkuat daya saing ekonomi lokal, khususnya di sektor UMKM.